Total Tayangan Halaman

Selasa, 14 Mei 2013

PENYERAHAN PAKET BANTUAN KEPADA KELOMPOK NELAYAN


Pemerintah Daerah di tahun 2013 ini, ingin memfokuskan diri pada pengembangan sektor pariwisata yang akan berpengaruh pada sektor-sektor lain termasuk sektor kelautan dan perikanan.
Penegasan ini disampaikan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur saat menyerahkan paket bantuan kepada kelompok nelayan, hari Rabu 20 Pebruari 2013.
“Pengembangan sektor ini, diharapkan dapat memacu laju perkembangan ekonomi masyarakat dengan tersedianya sarana transportasi yang memadai untuk antar pulau, koneksi antar pulau terdekat dan terjauh, pembukaan jalur pelayaran yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk menjual hasil daerah termasuk hasil laut ke luar daerah.”katanya.
Kegiatan yang berlangsung disamping TPI Lewoleba itu dihadiri pula beberapa pimpinan SKPD dan sejumlah kelompok penerima bantuan. Bupati Yenjti menambahkan, persoalan besar yang dialami pemerintah daerah saat ini adalah tidak dikembangkan dan dilestarikannya bantuan yang ada oleh masyarakat. Ada kapal bantuan yang berlabuh saja sampai rusak karena sasaran bantuan yang tidak tepat atau memberikan kepada kelompok atau orang yang sebenarnya tidak pernah melaut.
Dan oleh karena itu, tegas Bupati Sunur, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat melakukan fungsi pendampingan secara kontinyu dan terus menerus. Tugas DKP tidak hanya selesai pada penyerahan bantuan tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat agar ketika bantuan yang diberikan dan sudah tidak dapat terpakai lagi atau rusak, maka masyarakat telah mampu memperbaiki atau membelinya sendiri.
“Lambannya perkembangan ekonomi masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor luar misalnya persoalan geografis dan transportasi tetapi lebih disebabkan oleh sikap mental yang cenderung tidak sungguh-sungguh melakukan sebuah pekerjaan. Kita begitu bernapsu memiliki kapal, ada juga yang memaki-maki Kadis DKP kalau tidak mendapat bagian.”tegas Bupati yang disambut yel-yel dan tepukan tangan para hadirin.
Menurut Bupati, masyarakat kita juga dikenal sebagai masyarakat petani nelayan yang menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian tambahan. Oleh karena itu, kepada kelompok-kelompok nelayan penerima bantuan, Bupati mengharapkan untuk tidak menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian tambahan tetapi harus memastikan bahwa laut dapat menafkahi kehidupan keluarga. “Kecenderungan kita untuk bekerja setengah-setengah menjadikan kita tidak profesional dalam bekerja sehingga akan mengurangi hasil yang didapat. Alat-alat bantuan yang diterima hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar pada suatu ketika dapat membelinya sendiri. Sedangkan bantuan tersebut bukan hadiah tetapi sebagai motivasi bagi kelompok nelayan untuk berusaha.”tegas Bupati mengharapkan.
Kepada Kadis DKP, Bupati meminta agar setiap 3 bulan selalu melakukan evaluasi pada setiap kelompok nelayan serta dibuatkan surat pernyataan karena apabila ada kapal bantuan yang parkir saja atau tidak berprestasi supaya ditarik dan dihibahkan kepada kempok nelayan lain.
Kadis DKP Lembata, Athanasius Aur Amuntoda, SE, MM dalam laporannya membeberkan bahwa bantuan tersebut bersumberkan dari APBN berupa PUM Tangkap untuk 10 kelompok dengan total Rp.100 juta/kelompok, PUM Budidaya untuk 11 kelompok dengan dana Rp. 65 juta/kelompok dan PUM PH2HP untuk 6 kelompok dengan dana Rp. 50 juta/kelompok. Sementara bantuan  dari APBD I berupa Sarana Penangkapan Ikan untuk 3 kelompok dengan dana Rp. 45 juta/kelompok, Sarana Budidaya 5 kelompok dan Kapal 3 GT untuk 8 kelompok. Sedangkan bantuan yang bersumberkan dari APBD II berupa Kapal 2 GT untuk 3 kelompok, Kapal 3 GT untuk 8 kelompok, Rumpon untuk 8 kelompok dan Col Box untuk 6 kelompok. (Dami Dudeng/Humas)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar