TATAP MUKA TOKOH MASYARAKAT DENGAN BUPATI LEMBATA

Sebanyak 20 orang tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat Lembata melakukan pertemuan dengan Bupati Lembata yang difasilitasi oleh Kapolres Lembata, berlangsung di Rumah Jabatan Bupati hari Sabtu, 13 April 2013. Rangkaian kegiatan yang dipandu langsung oleh Sekretrais Daerah Kabupaten Lembata Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si telah menyita waktu selama + 3 jam tersebut, dapat dipaparkan secara lengkap sesuai hasil liputan Staf Bagian Humas dan Teknologi Informasi (sdr. Dami Dudeng) berikut ini :

Kapolres Lembata (Fasilitator) :

Pertemuan di RJB hari ini adalah dalam rangka dialog dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama sehubungan dengan Kamtibmas di daerah kita.

Menyikapi berbagai situasi yang berkembang di Lembata akhir-akhir ini sehubungan dengan adanya gangguan Kamtibmas sehingga pada beberapa waktu yang lalu, saya selaku penanggung jawab keamanan di daerah menghimpun para tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda untuk bersama-sama mencari solusi untuk bagaimana menyikapi berbagai persoalan yang kemungkinan akan membawa akibat di daerah ini.

Karena menurut pengamatan Kapolres, masalah Kamtibmas bukan semata menjadi tanggung jawab aparatur POLRI tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara yang membutuhkan kedamaian, ketenteraman dan ketenangan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sehingga telah dua kali saya melakukan pertemuan dengan para tokoh dimaksud yang hasilnya disimpulkan bahwa berbagai persoalan yang akan dibicarakan mengarah kepada pembentukan suatu situasi yang aman dan terkendali.

Dari berbagai pertimbangan, masukan dan saran itulah, saya melakukan upaya koordinasi dengan Bupati sehingga hari ini bisa bertemu di RJB, untuk bagaimana kita bersinergi, membahas berbagai persoalan dan selanjutnya mengambil langkah-langkah penyelesaian, sehingga apa yang mungkin terjadi dapat dieliminisir agar daerah ini diharapkan tidak terjadi gangguan Kamtibmas yang tidak diharapkan teristimewah masyarakat Lembata pada umumnya.

Sebagai penggagas pertemuan tersebut, saya berharap agar pertemuan ini dapat mencari solusi terbaik untuk menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif di wilayah ini.

Dan Inilah tukilan pertanyaan dan pernyataan 14 orang dari 20 tokoh yang menghadiri kegiatan tersebut :

1.      Petrus Boliona Keraf :

Kami sudah dua kali pertemuan. Pertemuan pertama dengan tema Kamtibmas, membuat saya kaget karena pada saat itu ada tersebar informasi bahwa saya akan ditunjuk menjadi orator dan pemimpin demo. Bahwa masalah keamanan dan ketertiban masyarakat sebenarnya merupakan masalah sebab dan akibat. Dan ada sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yakni di lapisan bawah dan di permukaan yang menyebabkan ada ekspresi seperti demo dan lain sebagainya, dua kali pertemuan dan disimpulkan bahwa “kami mendukung demo” karena demo itu adalah sarana demokrasi, sebagai alat untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin saja pandangan masyarakat yang belum klop dengan kebijakan Bupati. Ketika saya menjadi Penjabat Bupati, juga ada masyarakat yang mendemo saya tentang KKN (Keraf, Kobus dan Nikodemus). Saat itu protokol sdr. Rasidin Razan masuk dan melapor kepada saya, bahwa masyarakat sudah datang demo. Saya tanya, saya harus buat apa ? Katanya, bapa terima saja. Kalau saya terima saja, saya harus omong apa ? dan mereka memberikan saran, dan saya keluar terima para pendemo. Saya  berdiri di tempat dimana bapa biasa berdiri sebagai inspektur upacara pada saat 17 Agustus, dan saya dengan senyum menerima mereka, dan saya turun dari tangga, menyapa mereka dengan baik dan ada seorang ibu yang menangis di bahu saya, dan rasa hangatnya air mata ibu itu masih terasa sampai saat ini. Dia bilang, Bupati begitu baik kok kita masih mau datang demo kepada dia. Itu soal teknik, jika kita bukan Bupati maka tidak mungkin orang datang demo. Terima demo itu, tetapi atas saran dari para tokoh masyarakat, asalkan mereka dasari dengan kehendak-kehendak baik untuk lewotanah. Dan alasan-alasan yang mereka kemukakan itu dapat dibenarkan dari aspek sosial politik maupun hukum.

Kami tekankan kepada mereka supaya substansi masalah yang mau diungkapkan itu jangan mengulangi lagi Nazarudin yang mengatakan “Katanya, katanya”, dengar-dengarnya Bupati bikin ini dan itu, tetapi tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Kami mengadakan pendekatan tanggal 10 April pada pertemuan kedua, saya tugaskan Nadus Sesa untuk memantau pertemuan mereka, dan hasilnya dilaporkan kepada saya. Nyatanya, maskud mereka itu adalah baik. Hanya kita tekankan bahwa temuan kamu tersebut harus dapat dibuktikan, dan dapat dibenarkan menurut hukum. Fakta itu tidak boleh dikarang.

Hal yang ketiga, kalau memang dirasa bahwa ada temuan yang ada indikasi pidana maka sampaikan saja kepada aparat penegak hukum dan asal jangan memfitnah. Saya tidak mau dan tidak setuju jika ada fitnah dalam demo. Lembata bisa rusak kalau kita saling finah. Hormati pemimpin supaya pemimpin bisa menghormati rakyatnya.

Kita juga meminta supaya demo mereka digelar dengan santun, tertib dan tidak boleh melanggar hukum dan jangan memfitnah.

Kami juga meminta kepada Kapolres agar jangan memberikan ijin kepada kelompok tandingan  untuk berdemo. Jika demo tandingan terjadi, maka dua kepentingan yang berbeda, yang masing-masingnya berhati panas bisa tercipta kerusuhan yang besar dan kerusuhan itu mahal sekali. Kejadian di Ambon, Palopo dan lain-lainnya, penuh tangis air mata sampai hari ini.

Kami juga meminta kepada Bupati, para tokoh yang ada agar jangan mengkotak-kotakkan orang-orang kita untuk mendukung kita karena kepentingan pribadi. Jangan mengkotak-kotakkan karena dasar agama, karena dasar orang se Kecamatan, dan lain-lain. Dan lebih berbahaya.

Ada informasi yang beredar bahwa ada kelompok muda-muda Katholik akan mengusir orang Binongko dari Lembata dan saya tidak tanggapi. Siapa yang mengotaki semua itu ?

Kalau memang ada temuan yang baik menyangkut Bupati, maka DPRD juga harus menyikapi secara santun. Kami tidak mau melihat wakil kami ribut gaduh kalau bersidang dan memperlakukan Bupati secara tidak protokoler sebagai seorang pejabat yang harus dihormati di negeri kita. Sikapilah kalau kamu berhak menyikapinya, kalau kamu membenarkan laporan dari para penggerak aksi demo, maka panggil Bupati untuk dengar pendapat tetapi bukan dengan ribut gaduh yang tak tentu arah. Saya 15 tahun menjadi DPRD Propinsi, 10 tahun jadi DPR Pusat dan 5 tahun jadi DPRD Lembata (jabatan Ketua). Saya selalu tegur anggota DPRD yang marah-marah atau meneriaki Bupati. Tetapi sekarang ini eranya berbeda, dimana mereka boleh marah Bupati sesuka hati.

Kalau memang ada temuan yang dibenarkan, maka diminta kepada DPRD untuk mengambil sikap sesuai dengan Tatib Dewan, untuk memproses Bupati, mau bikin jatuh atau impeachmet Bupati, terserah saja, tetapi dengan cara terhormat karena orang Lembata terkenal dengan cara terhormat, bukan dengan cara-cara kampungan, dan saya tidak setuju.

Kalau mau kampungan di kampung sana dan bukan disini, karena ruangan disini adalah ruangan wakil rakyat yang terhormat. Kalau tidak hormati Bupati lalu nanti siapa yang hormati dia ? Kalau dia salah yah…. proses dia, ada tatib DPRD, tetapi kami para orang tua sedih melihat tata cara mereka.

2.      Bernadus Sesa Manuk :

Saya tahu tentang demo itu ketika saya diminta oleh Kapolres dan diinformasikan bahwa akan ada demo. Dalam pertemuan pertama, saya pernah mengatakan bahwa mungkin ada Link yang tersumbat sehingga penyalurannya tidak ada, baik ke DPRD maupun ke pemerintah. Jadi sikap kami, biarkan saja, asal jangan Khaos dan jangan ekstrim.

       Dalam pertemuan kedua, terbukalah berbagai isu bahwa ada banyak sms yang beredar tentang sikap pemuda Katolik dan lain-lainnya, dan saya mengatakan kepada Kapolres bahwa Kapolres harus hati-hati karena itu hanya pengalihan isu. Ada pihak ketiga yang mau memperkeruh keadaan ini. Dan saat itu saya mengusulkan agar Kapolres bersama anggotanya berupaya agar jangan ada demo tandingan disaat itu. Dan kepada saya Kapolres menitipkan pesan untuk mengadakan pendekatan dengan para pemuda, dan saya sudah laksanakan itu sesuai amanat dari Piter Keraf, dan saya menghadiri pertemuan dengan para pemuda yang akan berdemo tersebut. Intinya bahwa mereka akan bacakan narasi yang akan dibawakan saat demo yang rata-rata mengacu pada UU nomor 32 tahun 2004 dengan berbagai pasal mengenai sumpah jabatan dan lain sebagainya. Intinya bahwa mereka tetap berdemo dalam suasana damai, dan sasarannya cuma satu yaitu ke DPRD dan DPRD bisa membentuk pansus untuk membahas berbagai dugaan yang dimunculkan dalam demo.

       Kami mencoba mengorek apa yang menjadi bahan mereka untuk berdemo tetapi mereka mengatakan bahwa sangat rahasia, jadi mereka tidak bisa membocorkannya sebelum demo  karena mereka ada bentuk yang namanya Tim Lima untuk investigasi.

       Mereka akan melakukan demo damai dan kepada semua peserta demo akan diberikan tanda khusus dan berjalan dalam barisan yang dibatasi dengan tali untuk menghindari penyusupan. Kelihatannya mereka sendiri sudah mengamankan kondisi ini. Kami minta Bupati menerima hal ini dengan lapang apalagi sasaran demo nanti bukan ke Bupati.

3.      Muhammad Siong :

Pada pertemuan dengan Kapolres hampir semua permasalahan berkembang disana, dan rata-rata para tokoh ini sudah pernah membentuk kelompok untuk memberikan usul saran dan masukan kepada Bupati. Tetapi pada dua kali pertemuan itu, sesuai apa yang saya tangkap bahwa apa yang disampaikan oleh para tokoh tersebut kelihatannya tidak mendapat tanggapan yang baik atau implementasinya belum sepenuhnya.

       Tentang isu SARA dan lain-lain, di forum kami tidak menanggapinya. Dan isu itu hanyalah untuk orang-orang yang punya kepentingan saja atau oleh orang picik yang menciptakannya.

4.      Mikhael Sabon Odel : 

Saya perlu mengapresiasi kepada Kapolres yang telah menggagas untuk mempertemukan kita di tempat ini. Mengenai berbagai persoalan kamtibmas yang merebak dalam masyarakat, akar masalahnya adalah kepentingan. Akar masalahnya adalah proyek, karena proyek-proyek besar tidak dibagikan secara merata dan diberikan kepada orang tertentu.

Oleh karena itu patut diduga telah terjadi kong kalikong antara para pejabat dengan kontraktor yang ada sehingga bisa terjadi masalah seperti yang diutarakan tadi. Oleh karena itu, setelah usainya pertemuan ini Bupati harus menyadari kekurangan sebagai manusia, kalau ada kekeliruan dalam hal ini tolong diatur secara baik supaya peristiwanya jangan terulang lagi. Kita melihat bahwa, sebagai masyarakat Lembata perlu kita mengapresiasi kepada Bupati karena Bupati kita ini punya semangat membangun yang militan sehingga kita sekarang sedang menikmati hasil pembangunan yang sudah dan sedang berlangsung ini. Oleh karena itu, kepada kita semua yang menghadiri pertemuan pada hari ini jangan terprovokasi oleh orang tertentu karena masa depan Lembata ke depan tidak terlepas dari peran kita para tokoh yang ada. Karena itu, dengan pertemuan ini bisa ditemukan solusi untuk meredam berbagai rencana yang sedang bergejolak dalam masyarakat.

       Menurut saya, Bupati Yance baru saja menjalankan tugas sekitar 1 tahun lebih, sementara usia Bupati juga masih sangat mudah. Olehnya Bupati perlu pendampingan, dan hendaknya pendampingan itu bukan orang perorangan tetapi oleh sebuah badan yang kalau boleh disebut sebagai badan penasehat Bupati. Apabila usulan ini tidak terakomodir dalam struktur maka harusnya ada kebijakan lokal yang perlu dipertimbangkan.

       Saya juga mengusulkan kepada para pemimpin dari pihak mana saja termasuk Bupati, untuk mencoba membuka diri supaya bisa dikoreksi oleh orang lain. Dan kepada para korektor supaya menggunakan kata-kata yang bermoral dan beretika, dan jangan asal omong karena kita ini orang berbudaya. Sebagai masyarakat kami merasa menyesal juga setelah membaca dari surat kabar tentang bagaimana perlakuan dari anggota DPRD kita terhadap Bupati. Dan itu sangat disesalkan juga. Andaikata oleh DPRD merasa bahwa Bupati ada kelemahan dan kekurangan maka sebaiknya disampaikan secara terbuka, sehingga Bupati juga bisa merubah pola kepemimpinannya itu.

5.      Rasidin Razan :

Hasil pertemuan kami dengan Kapolres diantaranya adalah soal Kamtibmas dan harmonisasi atau hubungan antara Eksekutif dan Legislatif. Akhir-akhir ini kelihatannya tidak harmonis. Kalau ke dua lembaga ini saling terus berseteru lalu bagaimana pembangunan ini bisa berjalan normal.

Jadi pertemuan para tokoh dimaksud adalah untuk memfasilitasi agar kedua lembaga ini bisa rujuk dan saling bersinergi yang harmonis sehingga tidak mengganggu jalannya pembangunan dan pemerintahan.

       Perihal demo yang diungkapkan tadi, dan saat itu koordinator demo juga dihadirkan, dan saat itu ada usulan dari salah satu Suster bahwa karena pada saat demo itu bertepatan dengan UN yang merupakan peristiwa nasional jadi kalau boleh diundurkan. Kami juga mengusulkan agar saat berdemo sebaiknya membawa serta dengan data yang akurat. Jangan sampai bila tidak ada data yang akurat maka akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi hasil kesepakatan kita hari ini dengan beberapa pikiran dan masukan berarti nantinya akan menjembatani aspirasi dari pertemuan disini dengan pihak demonstran agar kalaupun tetap demo maka tetap berkomitmen dengan berbagai masukan tadi. 

6.      L. H. Ndapamerang :

Saya memberikan apresiasi kepada Kapolres yang memediasi pertemuan ini, karena sebagai masyarakat Lembata, perihal pembangunan bukanlah tugas pemerintah semata, tetapi tugas kita semua termasuk warga masyarakat. Yang dikhawatirkan adalah kami masyarakat pada umumnya, kami mendengar dan melihat. Dan justru karena itulah maka kami datang ke sini untuk memberikan informasi kepada Bupati. Semua sudah jelas bagi kita dan kita semua sebagai tokoh dan panutan yang hadir saat ini, bahwa sekarang yang menjadi buah bibir masyarakat adalah soal ketidak-harmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati.

Jika hal itu benar maka lewat kesempatan ini juga sebaiknya dibicarakan memang di tempat ini, supaya ada jalan keluar yang dapat dicarikan untuk bisa merujuk hubungan yang harmonis antara Bupati dan Wakil. Sebab, ada orang yang menggunakan kesempatan untuk mengadu domba, dan ini yang perlu dijaga. Kita semua para tokoh harus memberikan pikiran dan masukan kepada Bupati dan dilanjutkan juga kepada Wakil Bupati dengan Kapolres tetap menjadi mediatornya. Sedangkan harmonisasi dengan DPRD adalah unsur kecil, wakil rakyat biasanya sudah begitu. Kita upayakan agar hubungan Bupati dan Wakil Bupati jangan menjadi batu sandungan. Dan pihak ketiga akan menggunakan kesempatan ini untuk mengadu domba.

7.      Stanis Kapo Lelangwayan :

Saya sedikit mengungkapkan beberapa informasi yang berkembang untuk didengar bersama. Kepada Bupati disarankan, kalau ada demo maka tolong diterima secara baik, tetapi apabila saat demo Bupati tidak ada di Lembata, maka harap disampaikan kepada para pejabat yang ada bahwa sekembalinya Bupati ke Lembata baru boleh berdemo sehingga ada kepuasan dari pihak pendemo.

       Saya juga meminta dengan hormat supaya jangan ada demo tandingan. Pertanyaannya, siapa yang menghasut sehingga akan ada demo tandingan ? Kalau sampai ada demo tandingan maka Kapolres diminta untuk menangkap dan memproses orang yang mengotaki hal itu.

Saya terima informasi bahwa pada saat Paripurna, ada massa dari Kedang yang katanya mau kawal Bupati. Apakah di Lewoleba kurang personel Polisi dan Pol PP ? Di mana-mana orang omong tentang orang Kedang saja, saya jadi malu karena sebagai Ketua Ikatan Keluarga Kedang di Lewoleba. Terus terang, saya tidak pernah meminta proyek apa-apa, dan saya bukan penjilat. Saya mendukung pembangunan di Lembata ini.

Dulu saat demo anti tambang, sebetulnya saya dapat uang banyak karena saya jagonya, tetapi saya tidak seperti itu. Dan apabila informasi tadi benar adanya, maka saya minta supaya lain kali jangan seperti itu lagi.

Bapak Bupati jangan takut, di Lewoleba ini aman, masyarakat juga belum tentu mendukung orang-orang yang berdemo itu.

Ada juga wacana yang berkembang, bahwa katanya, pertemuan tanggal 12 Desember 2012, yang membicarakan tentang pemilik tanah yang ada di pinggir jalan Lewoleba, katanya ada uang ganti rugi. Apa benar informasi tersebut ? Saya kira mereka ingin memboikot pelebaran jalan tersebut dengan meminta uang ganti rugi.

Tentang penggusuran jalan, diminta supaya timbunan batu pasir serta tanah yang beronggokan di pinggir jalan segera diuruk dan ditimbun. Masyarakat sedang mengeluhkan hal ini, dan jangan tunggu lama lagi untuk diuruk. Jadi, setelah pertemuan ini, harap supaya besoknya kontraktor segera menguruk timbunan yang ada. Sudah terima proyek banyak, lalu tidak segera mengerjakannya. Kami tidak pernah kerja proyek, tetapi tahu tentang itu, masa timbun dan uruk saja susah sekali.

Ada isu tentang jembatan yang rusak di depan Lembata Jaya Motor, kenapa belum dikerjakan juga ?

8.      Hendrik Mosa Langobelen :

Secara pribadi saya menyampaikan kepada Kapolres Lembata yang mengundang kami, dan kami memandangnya sebagai sebuah kehormatan. Kita para tokoh yang hadir di sini terbagi atas dua, dan saya termasuk dalam kelompok di luar forum. Dari dua kali pertemuan para tokoh lewat forum tersebut mungkin sudah bisa ada gambaran yang diterima lewat beberapa masukan tadi. Dari masukan tadi, forum sudah bisa mengambil langkah dan solusi untuk penyelesaiannya lewat Kapolres yang menjadi mediatornya.

       Forum ini sudah tahu dari beberapa kejadian pada lembaga tertentu, oleh karena itu forum ini jangan hanya datang bertemu dengan Bupati saja, tetapi harus juga ke DPRD dan kelompok demo seperti yang diutarakan tadi.

       Saya rasa kita di Lembata tidak mengharapkan adanya demo. Kalau memang sudah ada forum, maka sudah tentu isu atau informasi yang diangkat tadi menjadi masalah tetapi lewat forum tadi bisa melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan “apa gunanya demo”.  Saya berharap supaya forum ini harus melakukan pendekatan juga ke lembaga DPRD, karena menurut saya mereka disana adalah wakil rakyat Lembata yang tahu aturan. Jangan sampai seperti pengalaman yang diangkat pa Stanis tadi, bahwa apa yang mereka angkat itu mungkin di luar aturan, bisa juga tidak pas dengan aturan. Tetapi karena di sana ada kekebalan hukum maka mereka boleh berbicara seenaknya saja lalu mereka boleh membatalkan sesuatu. Dan hal itu sebenarnya salah.

       Di Lembata juga ada rapat koordinasi para Muspida, maka bila ada isu atau kejadian-kejadian tertentu perlu juga diredam oleh Muspida tadi. Kalau forum Muspida tadi sudah bisa berjalan maka saya rasa pembangunan dan pemerintahan di Lembata ini berjalan dengan aman.

9.      Suster Alfonsa, CB :

Pertama mengenai keresahan yang terjadi akhir-akhir ini di Lewoleba khususnya. Sudah beberapa kali terjadi dimana anak-anak muda di Lewoleba menyerobot masuk ke lokasi asrama, dan entah pakai ilmu apa, mereka masuk ke dalam kamar anak asrama remaja putri dan mencuri HP. Menurut kami, geng anak muda yang berulah nakal tersebut rasanya sudah tersebar pada beberapa lingkungan di Lewoleba.

       Yang kami lihat bahwa beberapa barang komoditi di pasar harganya sudah mencekik leher dan sangat mahal yang seolah-olah lagi berlomba menaikan harganya. Kami hampir tak bisa makan sayur dengan puas.  Apakah ini juga menjadi pemicu bagi anak-anak muda untuk membuat kerusuhan ? Setiap kali ada kejadian, kami hubungi polisi, dan saat itu juga ada patroli polisi yang mengintai di tempat kami, akan tetapi satu jam lewat para pemuda tadi kembali bikin onar di tempat kami. Kami mengangkat hal ini untuk memohon perhatian dari Kapolres dan Bupati.

10.  Pius Kulu Beyeng :

Secara pribadi saya mengapresiasi kepada Kapolres yang telah memediasi pertemuan seperti ini. Yang kedua, belajar dari pengalaman harian yang kita alami, maka ke depan kita upayakan agar ada pencegahan dini supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang diangkat dalam pertemuan ini. Alangkah baiknya seperti yang sering dikatakan para orangtua bahwa sebaiknya ikut aturan dan jangan keluar dari aturan.

      Tidak ada lokasi atau daerah yang bebas nilai. Dan secara umum nilai-nilai tadi harus tertib, santun dan tidak melanggar hukum. Saya pikir kita bisa kembangkan pendapat yang telah disampaikan oleh pa Piter Keraf, dan barangkali ada forum khusus untuk kita hadir dan buat pencerahan, sehingga Bupati bisa berkonsentrasi pada kebijakan-kebijakan umum.

      Berbagai persoalan yang timbul seperti yang telah disampaikan tadi, boleh jadi karena ada kecemburuan karena kepentingan. Akan tetapi, apabila ada kebijakan tertentu yang bisa disosialisasikan, maka dapat dipahami.

      Terlepas dari kebijakan pemerintahan di Lembata, khusus di bidang pembangunan, sebenarnya di Lembata ini ada kehidupan. Dengan tidak bermaksud untuk membandingkan dengan pemerintahan pada periode yang lalu tetapi semua kita pasti tahu bahwa ada dinamika, ada gerakan dan ada kehidupan sekarang ini.

      Pemerataan memang bagus, akan tetapi pemerataan yang berdampak buruk yang berarah kepada masyarakat maka tidak bisa ditolerir. Kalau ada proyek besar dan diberikan kepada kontraktor yang Senin Kamis pengerjaannya, saya pikir sudah pernah kita rasakan pada pemerintahan yang telah lalu.

11.  Rofinus Laba Lazar :

Saya malu ketika diundang sebagai tokoh masyarakat. Atas dasar dan kriteria apa saya dikategorikan sebagai tokoh masyarakat. Saya adalah saksi perjalanan Lembata ini. Saya rasa kita rusak jika ada tokoh yang ikut menyebarkan SMS gelap. Kalau ada tokoh yang ikut berpikir negatif untuk merusak Lembata, maka Lembata ini mau dibawa ke mana. Saya harap supaya kita yang sudah tua dan pernah berdinas, maka berilah contoh yanhg baik untuk kehidupan generasi mendatang. Di desa-desa orang tidak tahu apa-apa tentang berbagai hal yang kita bicarakan saat ini. Kita tidak bisa maju kalau mental kita sebagai tokoh masih seperti begini. Seorang Yance Sunur yang sekarang menjadi Bupati, telah sangat membantu saat perjuangan Lembata menjadi sebuah Kabupaten Otonomi.

Kita selalu bersikap membuang orang yang berbuat baik untuk daerah kita.  Tolong kita para tokoh harus refleksikan diri dan selanjutnya mampu menempatkan diri sebagai tokoh.

       Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita telah membuang kearifan lokal kita, padahal dengan kearifan lokal itulah yang telah membantu kita dalam memperjuangkan Lembata menjadi Kabupaten. Sebetulnya kita semua punya andil dalam memperjuangkan Lembata ini, akan tetapi pada akhirnya kita sendiri saling tendang dan banting sampai menuai kehancuran seperti sekarang.

       Kita tidak melarang adanya demo karena Undang-undang telah mengaturnya, akan tetapi substansi demo harus jelas.

12.  R. R. Atawatung :

Saya juga mendukung demo bahkan saya juga ikut demo sekalipun saya sudah pakai tongkat karena faktor ketuaan usia.

       Saya berharap seorang Yance harus membawa diri sebagai seorang Bupati Lembata.

       Saya minta supaya jangan tampung anak-anak berandalan yang di telinganya ada anting-antingan datang ke RJB ini lalu duduk dan berkaraoke seenaknya di sini, karena ini rumah rakyat.

13.  Pdt. Andreas Mauleti :

Ada begitu banyak isu yang berkembang. Dan sebagai pimpinan agama, kami juga merasa menyesal karena informasi itu terus berkembang dan bukan hanya di tingkat lokal tetapi sudah beredar di dunia maya (internet). Artinya bahwa orang-orang di luar Lembata juga sudah tahu banyak tentang berbagai informasi miring tentang kondisi terakhir yang terjadi di Lembata. Padahal kita menjaga, sementara kita semua ini adalah orang berbudaya dan beragama, dan bukan kota yang religius tetapi manusia yang religius.

       Untuk itu kepada Bupati saya berharap, harus dilihat bahwa antara Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD adalah satu paket yang tak dapat dipisahkan. Segala situasi yang ada dan berkembang di Lembata, maka ke tiga pejabat tadi adalah dalam satu dan harus satu sehingga tidak akan ada lagi isu yang merebak dan terjadi. Ketika ke tiga pejabat tadi bersatu seperti tiga tungkuh maka tidak masing-masing akan menggeser dan meredam segala situasi yang sedang berkembang.

       Seperti yang terjadi dalam suasana sidang DPRD bahwa ada yang sampai pukul meja, juga sudah diekspos ke internet. Dan sebagai tokoh agama saya memandangnya bahwa, sepertinya sudah tidak ada lagi yang dirahasiakan tetapi seharusnya ada yang pantas dirahasiakan, karena hal itu adalah rahasia daerah. 

       Pemberitaan pada Harian Umum Pos Kupang dan Flores Pos, sepertinya masih ada batasannya, tetapi pada dunia maya semuanya terungkap dengan jelas.

       Bupati sebagai pemimpin  dan orangtua di Lembata harus segera memikirkan  upaya untuk meredam segala sesuatu yang nantinya akan bermunculan dan membawa dampak yang kurang bagus. Dan sebagai orangtua, saya minta supaya lebih mengayomi. Artinya bisa melihat dan mendengar segala yang ada dan bagaimana mengambil langkah penyelesaiannya.

       Sebagai tokoh agama saya mau katakan bahwa ketika kita menjadi pemimpin maka kita menjadi pelayan. Padi semakin berisi berarti semakin merunduk.

       Saya berharap agar tim yang sudah terbentuk tersebut harus bisa memediasi tidak sebatas di tempat ini.

       Kalau ada hal-hal yang terjadi dan bermuara kepada anarkis maka yang malu adalah kita orang Lembata.

       Terakhir yang mau dipesan kepada para tokoh bahwa Yance dan Viktor adalah anak kita. Kita yang memilih mereka menjadi Bupati dan Wabup. Karena kita yang menghendaki mereka menduduki jabatan itu, maka kita tidak boleh berusaha untuk menolak mereka sampai jatuh. Tetapi mari kita gandeng tangan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka untuk membangun Lembata ke depan.

Menurut pandangan saya, bahwa Lembata ini sedang dalam membangun. Oleh karena itu, mari bersama membangun Lembata.

14.  Yoseph Amuntoda :

Kita masyarakat Lembata ini suka dengarnya yang jelek-jelek tentang Bupati. Apakah Bupati kita tidak pernah melakukan yang baik-baik ? Lalu yang baik-baik ini kenapa tidak pernah disampaikan keluar sehingga ada balancenya. Kalau ada kelemahan, pasti juga ada baiknya. Janganlah kita hanya dengar yang tidak baik meluluh, kalau begitu Bupati kita ini sudah tidak betul lagi. Sayangnya bahwa sesuatu perbuatan baik yang pernah dibuat oleh Bupati tidak pernah diekspos ke luar, dan itu pentingnya peran ekekutif dalam hal ini adalah Bagian Humas. Saya harap supaya yang pernah dibuat oleh Bupati tentang yang baik itu terus diekspos secara terus menerus supaya masyarakat bisa tahu dan pemberitaannya jadi berimbang di mata masyarakat.

       Tentang demo, saya minta supaya biarkan saja mereka menyampaikan aspirasi tetapi dengan cara yang sopan.

Berikut adalah Tanggapan Bupati Lembata :

       Karena kita mencintai Lembata maka saat ini kita duduk bersama untuk coba mengolah isu-isu yang belakangan ini mencuat yang barangkali isu tersebut bisa menjadi gangguan terhadap seluruh proses pembangunan kita ke depan.

Kemudian, yang ingin saya sampaikan lagi bahwa hari ini saya memberikan respon yang sangat luar biasa akan hal-hal yang positif itu dan saya akan bersama tim saya mencoba memilah dan melihat supaya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan-kebijakan yang memang untuk publik di luar kebijakan untuk kepentingan siapa pun. Ini juga saya perlu sampaikan. Kalau bilang saya tidak tahu bawa diri, maka saya terima karena saya ini anak kecil. Tetapi ukuran membawa diri itu ukurannya bukan hanya pada seorang Yance Sunur saja, tetapi sebagai seorang tokoh juga harus pandai-pandai membawa diri.

Tetapi semua ini saya terima karena saya anak kecil yang kebetulan dipercayakan sebagai Bupati, saya terima semua itu dan saya akan koreksi. Dimana kelemahan saya, dan kalau saya bergaul dengan masyarakat kecil dan duduk makan bersama di pinggir jalan, lalu apakah itu juga salah ? Dan apakah itu saya tidak bisa membawa diri ? Kalau saya terima orang dengan apa adanya di RJB ini, dan apakah itu juga saya tidak bisa membawa diri ?

       Pola inilah yang mau kita coba supaya rumah ini bukan menjadi rumah rakyat. Supaya pejabat itu turun untuk melayani dan bukan masyarakat yang datang melayani.

Itu saya lakukan di mana pun tempatnya, tetapi pembawaan diri saya ini beberapa kepentingan lain merasa itu menjadi hambatan bagi orang-orang tertentu, malahan disalah-manfaatkan secara tidak bertanggung jawab.

Kalau begitu kita buat aturan dengan protokoler yang benar dan susah ketemu Bupati, dan datang dengan keadaan yang formil benar. Tetapi saya tidak mau melakukan hal-hal seperti itu. Namun semua itu sebagai koreksi maka saya terima dan mau robah. Saya akan dengan tim saya yang ada, baik tim keluarga dan dengan masyarakat dimana saja, apabila saya ke pasar dan tanya kepada orang di pasar, saya harus buat apa lagi supaya saya ini bisa dibilang tahu membawa diri.

Saya tahu, bahwa saya ini seorang Bupati dan saya tahu kapan saya bisa melakukan kekuasaan itu untuk saya tunjukan kemana-mana tetapi saya juga sebagai pelayan masyarakat dan saya juga turun dan bersama-sama dengan keadaan diri saya.

Dan saya membuat berbagai pendekatan yang dilakukan maka kita melihat dimana-mana atau beberapa kegiatan pembangunan dan apakah situasi masyarakat itu ikut dilibatkan juga.

       Ada dua hal yang saya tangkap tadi yakni masalah harmonisasi dan masalah proyek termasuk satu kasus tentang jembatan di depan Lembata Jaya Motor.

       Saya mau supaya jembatan itu segera dilakukan. Dan saya mau supaya proyek itu lewat penunjukan secara langsung tetapi ada orang-orang tertentu sudah menunjuk. Kalau Bupati buat ini emergency maka kasih saja ke pemborong ini yang kerja. Dan saya tidak perlu buka siapa orangnya yang ditunjuk itu, dan akhirnya saya bilang ke Kadis PU supaya ditenderkan secara terbuka. Dalam tender pun ada orang yang intervensi lagi, dan Bupati tidak pernah tahu apa-apa. Intervensi untuk memenangkan orang tertentu, tetapi saya yang disalahkan lagi bahwa saya yang mengintervensi. Demi Tuhan dan saya tidak main-main dengan pernyataan ini. Ada apa lagi, dan apakah semua pergerakan saya tidak ada yang benar ? Saya batuk pun dibilang salah, saya mau bicara juga salah, saya tidak bicara juga salah. Proyek itu ada tataran, bahwa kebijakan itu boleh kita ambil tetapi Perpres itu harus kita ikuti karena itu adalah ketentuan undang-undang, kalau tidak saya yang ditangkap. Makanya ada orang dekat saya yang tidak dapat proyek kemudian marah-marah, dipaksakan, tidak ada dokumen tetapi paksa jadi pemenang. Yang kena adalah saya dan bukan yang bersangkutan. Itu yang saya jaga, kemudian saya dibilang lagi bahwa saya ikut mengintervensi. Jika memang saya intervensi maka buktikan itu, dan apabila saya intervensi maka saya memenangkan orang-orang saya. Dan tidak pernah saya memenangkan orang lain, tetapi dokumennya yang tidak lengkap, kemudian menang, lantas jadi persoalan, karena kita tidak pernah mengikuti ketentuan di dalam Perpres.

       Jadi ada kebijakan, tetapi kebijakan masalah proyek itu tidak bisa dilakukan karena menyimpang dari ketentuan yang ada. Tahun 2014 nanti akan kita buka luas, dari Marauke atau dari mana saja bisa ikut tender di Lembata kecuali dari luar negeri.

Tetapi apakah kita sudah siap atau belum ? Kalau kualitas proyek tidak bagus lalu teriak Bupati juga. Jadi tidak ada monopoli di sini dan Perpres juga tidak membenarkan adanya monopoli.

Orang dapat ya… dapat dan kebetulan dia dapat dan bukan karena disuruh oleh Bupati. Orang-orang lokal juga memakai bendera dari luar, jadi orang-orang luar semua yang masuk. Saya sudah tegur Kadis PU, buatkan aturan tentang tidak boleh ada kuasa direktur selama satu tahun. Jika dia kuasa direktur maka perusahaannya tersebut minimal telah berjalan selama tiga tahun, dan bukan mau dapat proyek di :Lembata baru dibuatkan surat kuasa direktur.

Jadi Bupati tidak pernah melakukan intervensi, dan apabila saya intervensi maka saudara Nazir Laode yang menang. Tetapi faktanya tidak ada sama sekali.

       Tetapi saya tidak mau bicara di mana-mana, dan faktanya saya diam juga masalah apalagi saya bicara ? Makanya saya pilih untuk diam, diam dan berkonsentrasi mencari uang untuk membangun daerah ini. Pada saat saya bicara di luar tentang apa yang saya bawa dalam APBN, saya dipanggil lagi untuk klarifikasi. Dan apa salah apabila jalan di Baja sana saya omong dengan masyarakat ? Apa salah dengan pelabuhan laut dan apa salah dengan bandara yang mendapat dana 30 miliar lebih ? Kemudian saya dipersalahkan lagi bahwa kenapa Bupati omong di masyarakat seperti itu ? Undang-undang 32 juga mewajibkan Bupati menyampaikan informasi pembangunan, lantas saya disuruh untuk tutup mulut dan tidak boleh melalukan apapun ?

       Untuk diketahui, bahwa saya sudah lepas tangan dan tidak mau ikut campur tentang semua proyek tersebut, supaya pembangunan bisa berjalan. Jadi jangan coba-coba orang datang ke saya.

       Kalau orang bilang bahwa ada fee proyek untuk Bupati, maka saya minta carikan bukti dan bawa datang ke saya, tidak usah pakai demo lagi. Sampaikan saja ke KPK, saya siap dan bertanggung jawab, konsekuensinya jelas. Secara pribadi saya tidak mau datang ke Lembata lagi, dan untuk apa saya ke sini dengan situasi yang seperti sekarang ? Jadi saya perlu sampaikan kepada para tokoh masyarakat yang ada, yang sudah mengaku diri sebagai tokoh, saya ini tolong dikasih contoh, panutan tokoh itu seperti apa ? Jangan tokoh lalu saya dibuat harabiru-harabiru lalu saya mau hargai siapa lagi ? Siapa yang bisa saya ajak untuk berkonsultasi ? Tidak ada orang di Lembata yang bisa saya ajak berkonsultasi karena belum konsultasi saja sudah bocor. Saya harus bongkar semua di sini supaya biar semua tokoh ini tahu, bahwa Yance ini serba salah, salah, dan salah, tidak satupun yang benar pada Yance. Kalau saya salah maka saya mohon maaf, dan besok saya sudah ke Mendagri untuk minta mundur dari Bupati. Saya capek untuk memimpin ini Lembata jika dengan cara seperti begini. Pada saat saya giat di mana-mana dan omong tentang Lembata, lantas orang-orang datang dan buat kocar-kacir sehingga investor sudah mau kabur dari Lembata. Dana APBN tidak mau turun lagi ke Lembata karena mereka dengar situasi di Lembata seperti sekarang ini. Saya minta supaya semua memahami hal ini, selalu yang disalahkan adalah Bupati.

Pada saat kepentingan tidak diakomodir, Bupati yang disalahkan. Bupati dimaki-maki.  Katanya mau kasih uang ke Panitia dan saya minta data untuk memproses orang tersebut, tetapi tidak ada yang mau kasih saya data, tetapi di luar orang begitu ramai bicara tentang kesalahan Bupati. Dan saya minta para tokoh yang ada untuk menjadi penetralisir keadaan seperti sekarang. Daya dukung yang saya butuh adalah bukan soal politik semata tetapi saya juga butuh daya dukung dalam sosial kemasyarakatan.

Supaya apa, supaya saya bisa tahu yang sebenarnya atau yang obyektif, dan bukan cerita satu di sini sementara di sana panas, apalagi ada tokoh yang kepentingannya tidak diakomodir di dalamnya, lalu marah lagi ke Bupati. Dan saya omong terus terang, bahwa bukan cuma Bupati yang salah.

       Saya datang ke Lembata bukan karena saya Bupati tetapi karena saya tahu bahwa saya bisa bangun Lembata ini, jika tidak untuk apa saya harus datang ke Lembata. Maka sering di mana-mana selalu saya katakan, tolong manfaatkan saya dan bukan saya manfaatkan orang Lembata selama lima tahun ini, karena tahun ke enam belum tentu saya di Lembata lagi. Inilah luapan perasaan sebagai Bupati dan tidak akan saya keluarkan perasaaan seperti ini lagi. Selama ini saya tidak pernah mengeluh tentang apapun termasuk kepada istri saya sendiri.

       Selama ini saya selalu terima orang di rumah ini, lalu ada orang yang datang memaki saya di rumah ini, seterusnya saya yang disalahkan lagi. Kalau sampai ada orang datang ke rumah ini dan memaki saya dan memukul atau membunuh saya dulu baru masyarakat bilang----Yah, lantas saya salah lagi ?

       Tentang demo, sampai sekarang belum pernah satu ormaspun yang meminta kita untuk berdiskusi atau berdialog dengan Pemerintah Daerah. Setiap hari saya selalu tidur dini hari, tetapi tidak pernah ada yang datang untuk minta dialog. Tetapi itu juga masih tetap salah karena muatan kepentingan.

       Menurut saya, demo tersebut sebetulnya adalah ada kepentingan orang-orang tertentu yang mau makar dan sesuai tuntutan mereka yakni mau menggulingkan Kepala Daerah, lantas kita melarang orang lain untuk jangan berdemo ? Tidak bisa begitu, ada aksi pasti ada reaksi.

Dan itu harus dibuka, tidak bisa kita tutup, masa orang lain bisa demo lalu kita lain tidak boleh. Saya punya tanggung jawab penuh terhadap suasana di sini. Tidak pernah saya perintahkan orang untuk demo, bahkan kita redam seluruhnya.

Ada banyak SMS yang beredar tentang isu SARA, dan kepada Kapolres pernah saya katakan, bahwa tidak ada satu pun orang Binongko di Kedang yang bisa diganggu oleh siapa pun, dan itu menjadi tanggung jawab saya. Dan SMS tersebut adalah liar yang mau memprovokasi pemerintah, jadi jangan ditanggapi. Lantas orang bilang bahwa SMS itu datangnya dari Bupati.

Dan pada waktu sidang paripurna di DPRD, yang hadir menonton bukan orang Kedang saja, tetapi orang-orang dari mana saja seperti dari Paobokol dan sekitarnya yang menonton karena sidang itu terbuka dan dibuka untuk umum. Jangan bilang bahwa Bupati yang datangkan karena mereka itu orang Kedang. Mereka mau lihat sendiri suasana di Paripurna karena selama ini mereka dengar Bupati dimaki-maki.

Menyangkut hubungan harmonisasi dengan Wakil Bupati, selalu saja Bupati yang salah, bukankah Wakil juga ikut salah ? Saya sudah berusaha, kalau saya sudah buka diri maka saya siap. Saya ini Bupati yang bekerja sesuai dengan perintah Undang-undang nomor 32. Kesalahan saya hanya ada pada undang-undang 32 dan bukan pada Tata Tertip DPRD. Tugas Wakil Bupati sesuai dengan undang-undang 32, jika dibaca maka sudah sesuai dan harmonis. Mau dipaksakan apa lagi karena Undang-undang sudah ada dan tinggal dibaca kecuali ada tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Jadi bukan saya yang membuat masalah ini tidak harmonis tetapi lihat orang lain juga. Tetapi semua itu seakan-akan Bupati yang salah.

Saya adalah orang yang punya tipe tidak membenci siapa pun. Kalau mau membuat hubungan Bupati – Wabup jadi harmonis, bukan datang ke Bupati, tetapi datangilah ke Wakil Bupati. Saya sudah siap dan pasti siap. Hubungan dengan DPRD juga pemicunya bukan dari pemerintah dan saya tidak mungkin buka di sini, nanti ramai lagi. Tetapi setiap kali paripurna, Bupati dimaki terus, bahwa Yance bodoh, kurang ajar, pembohong, Yance sakit saraf, lantas sebagai manusia saya terus menerima semua itu dan selalu sabar ? Saya baik juga tetap salah apalagi saya salah maka tambah salah lagi. Saya tidak membela diri apa pun, tetapi tak mungkin sebagai manusia saya tahan diri terus. Sebagai pribadi Yance tak mungkin saya sabar terus. Dan selama ini saya menjaga keseimbangan tersebut, tetapi semakin hari terus dipolitisir, belum lagi ada orang mulai membakar suasana sehingga hasilnya menjadi luar biasa. Bagi saya adalah biasa-biasa saja dan saya tidak mau melihatnya sebagai suatu suasana yang luar biasa.

Untuk itu, saya minta kepada para tokoh untuk mendatangi juga Wakil Bupati dan Ketua DPRD, dan Bupati akan datang ke rumah mereka bila para tokoh sudah bertemu mereka.

Jadi saya minta tolong, jangan semuanya dititik-beratkan pada seorang saya Yance, tetapi coba cari yang lain selama ini pernah salah atau tidak ? Selama ini saya tidak pernah membuat pernyataan apa pun di koran, karena selama ini saya omong juga salah. Setiap kali saya bicara selalu diplesetkan, jadi saya tidak mau membuka opini apapun lewat koran. Terserah, saya mau dimaki atau diapakan, saya terima saja.

Saya juga mantan DPRD jadi saya tahu hak imunitas itu seperti apa. Sesuatu yang sudah dikatakan pidana, imunitasnya hilang. Saya juga pernah buat Tatib DPRD. Tidak ada fungsi pengawasan dengan memaki-maki Bupati.

Jadi saya minta tolong kepada para tokoh yang ada, kalau mau menurunkan saya dari jabatan sebagai Bupati, maka tidak usah susah-susah lagi, tetapi pada Undang-undang nomor 32 jika dilanggar maka saya sendiri yang mengantar surat pengunduran diri kepada Menteri Dalam Negeri. Ada korupsi, silahkan disampaikan ke sana, saya bertanggung jawab sampai masuk penjara sekalipun. Tetapi jika sampai tidak terbukti maka saya bisa menggugat balik. Bila tidak ada bukti maka saya serang balik, karena pada saat saya diserang, tidak ada orang yang membantu saya.

Jadi saya minta kepada para tokoh yang ada untuk sama-sama kita jaga stabilitas yang ada di daerah ini, kita mengemas isu yang ada dengan baik, dan kalau perlu panggil saya ke rumah, pasti saya menghadap karena saya sebagai anak, tetapi jangan merekam suasana tertentu lalu memanas-manaskan keadaan.

Menurut saya, kehadiran para tokoh di tempat rapat tertentu juga tidak bagus, karena justeru hanya memicu keadaan bagi orang lain yang tidak menghendaki pertemuan tersebut, dan tidak usah disangkal karena koran sudah memberitakannya bahwa para tokoh memberikan dukungan terhadap demo, dan apabila ada demo tandingan yang datang dan siapa yang mendukung lagi ? Dan kita menjaga semua itu. Pada prinsipnya saya tidak mau suasana daerah ini menjadi hancur karena ada demo berbalas-balasan.

13 tahun sudah cukup kita membangun dengan isu sampai kita lupa membangun Kabupaten tercinta ini. Dan hari ini kita ambil isu pembangunan dan jangan isu lain.

Saya pernah bilang kepada Panitia lelang bahwa sebaiknya mundur saja dan tidak perlu ada lelang proyek di tahun ini karena semua serba salah. Kalau memang aturannya jelas, maka masyarakat sendiri menjadi panitia lelang saja, dan tidak perlu panitia dari PNS lagi supaya masalahnya menjadi jelas. Dan kalau hal itu dilakukan, lalu apakah kita sudah siap atau belum ?

Jadi kepada para tokoh, saya yakin ketokohan kamu membawa hasil yang baik di lewotanah kita ini, dan saya sendiri belum masuk dalam jajaran tokoh. Dan saya minta supaya yang merasa diri sebagai seorang tokoh dan sebagai seorang panutan, saya mohon supaya mari kita bangun isu dan kita mengemasnya untuk membangun daerah ini demi kesejahteraan masyarakat.

Demo damai boleh, tetapi jangan memaki-maki, nanti orang lain tidak mau menerima semua itu, dan dampaknya sangat jelek. Seandainya mau memberikan aspirasi maka datang saja ke kantor atau di rumah jabatan, tetapi jangan sampai saya diperhadapkan dengan orang lalu orang lain memaki saya. Dan tentunya saya tidak akan terima perlakuan seperti demikian. Kewibawaan saya juga ada yang diatur dengan undang-undang tentang pejabat negara. Beberapa ormas yang ada sudah pernah saya ajak diskusi tetapi demo dengan cara memaki-maki masih terus dilakukan karena ada kepentingan tertentu yang dimanfatkan orang lain.

Semua kekayaan pejabat negara setiap tahun dilaporkan kepada KPK, dan saya pakai nama sendiri bukan nama orang lain. Mobil mewah sudah sering saya beli, bahkan sebelum saya jadi Bupati, dan saya parkir pun di rumah saya dan bukan di tempat lain. Lantas saya dicurigai korupsi. Kalau saya laporkan orang yang mencurigai itu, nanti saya dibilang lagi bahwa Bupati Lembata tukang lapor.

Saya ke Jakarta saja selalu dicibir bawa tas penuh dengan uang, dan saya sendiri jadi malu kalau bawa tas. Mana mungkin saya simpan uang dalam tas ?

Dan kepada para tokoh saya minta supaya tolong jernihkan pola pikir orang-orang tersebut, dan apabila punya data maka tak perlu ribut-ribut tetapi laporkan saja ke Polisi atau ke KPK.

Sampai saat ini saya tidak pernah menjual pejabat yang ada seperti masalah desalinasi air minum di Bungamuda, atau masalah Jober sekalipun. Dan saya tidak mau seperti itu.

Terus terang saya bukan takut dengan demo, hanya saja bahwa akan menjadi tidak baik karena sudah pasti ada orang yang nyusup masuk dan ingin berdemo dengan cara yang tidak bermoral.

Saya pertanyakan, apakah ada hasil yang diperoleh setelah demo ? Hampir tidak ada sama sekali. Saya sangat setuju kalau ada orangtua berusaha membentuk kelompok seperti yang ada sekarang lalu menyaring dan mengemas isu yang ada dan selanjutnya berdiri secara netral atau jangan memihak kelompok tertentu dan datang ke pemerintah untuk bersama-sama mencarikan solusi terbaik untuk mengatasinya.

Tetapi semua itu saya terima sebagai konsekuensi jabatan, karena mungkin ada orang yang tidak suka dengan saya atau mungkin juga dulu tidak pernah memilih saya jadi Bupati, tetapi tiba-tiba datang kepada saya sebagai pahlawan.

Mengenai pelebaran jalan dalam kota, tidak ada istilah ganti rugi, yang ada hanya resertifikasi sesuai dengan petunjuk BPN. Saya juga sudah capek kalau ada orang yang hendak menanam pohon di atas jalan yang sudah dibuka. Biarlah kita bangun seadanya saja tetapi jangan mencotohi daerah lain.

Daya dukung kota ini ke depan akan ambur adul kalau kita tidak mulai menata dan mengaturnya dari sekarang. Banjir sudah ada di mana-mana, dan saya sudah sampaikan persoalan banjir tersebut ke Jakarta dan di Kupang lewat hasil foto yang saya miliki.

Saya minta supaya beberapa pohon yang ditanam di pinggir jalan tersebut jangan hanya menjadi simbol untuk melawan pemerintah, orang lain juga bisa buat hal yang sama seperti itu. Saya khawatir nantinya orang lain juga ikut tanam pohon serupa untuk melawan pemerintah dan mengundang reaksi orang lain yang tentunya akan menjadi kacau. 

Tetapi saya sudah berkoordinasi dengan Kapolres supaya suasana seperti ini jangan lagi terjadi di daerah kita, biar masalahnya yang sekecil apapun pasti tetap ditangani. Oleh karena itu, peran para tokoh yang ada bisa menjembataninya supaya persoalannya menjadi tuntas. Kita tidak sembunyi dengan hukum, tetapi bukan berarti harus teriak di mana-mana.

Apabila kelompok demo tersebut ingin berdemo dan saya ada di Lewoleba maka pasti saya terima, tetapi jangan memaki-maki saya. Datang dan sampaikan aspirasi, dan bila perlu kita dialog. Tetapi harus kita pilah, mana yang menjadi kewenangan dan mana yang menjadi kebijakan. Kalau menyangkut kebijakan maka bisa kita robah, tetapi kalau kewenangan maka itulah yang harus saya pakai. Jadi tidak ada intervensi dari siapa pun. Silahkan berikan masukan tetapi kewenangan saya jangan diintervensi. Saya tidak pernah melarang bahwa jangan ada demo.

Masalah mutasi perlu orangtua ketahui bahwa, setiap kali mutasi saya stres berat. Saya juga tidak suka ada titipan orang-orang tertentu untuk dimutasikan sesuai harapannya. Tanya saja ke Sekda, bahwa hampir 90 % usulan Baperjakat saya setuju.

Saya punya kewenangan untuk menempatkan seseorang pada jabatan tertentu, dan saya tidak akan omong lagi hal-hal yang sudah dikatakan tadi. Dan saya minta supaya jangan membuat suasana menjadi kisruh. Sekalipun setiap hari orangtua hadir di sini tetapi tak akan bisa selesaikan masalah.

Ada informasi yang beredar bahwa saya pernah dikasih uang Rp. 50 juta, tetapi faktanya tidak ada. Saya perlu sampaikan semua ini secara terbuka karena tidak ada orang yang bisa saya ajak cerita.

Terkait ada pertanyaan bahwa kenapa pertemuan harus dilaksanakan di rumah jabatan, maka perlu saya jawab, bahwa Kapolres yang memfasilitasi untuk sharing secara bersama, dan Bupati tidak pernah larang kepada Kapolres untuk berdemo.

Masalah Bandara Wunopito akan segera diperluas dan dana sudah ada dari Pemerintah Pusat, yang rencananya akan ditenderkan dari Pusat.

Sekali lagi saya nyatakan bahwa saya tak menghindari demonstrasi. Tidak usah demo bentuk Pansus, tetapi kasih saja daftar kesalahan saya dan mari kita konsultasikan bersama ke Menteri Dalam Negeri.

Tidak perlu bahas lagi kesalahan saya, karena saya siap untuk mundur di hadapan Mendagri. Lebih baik bentuk Pansus yang lain karena saya juga punya hak bela diri apabila semua sudah diekspos lewat jejaring sosial, dan tidak usah ribut lagi dimana-mana. (Dami Dudeng/Humas)