WORKSHOP DESIMINASI PENCATATAN KELAHIRAN

Wabup : Pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di Lembata masih ego sektor

Mayoritas keluarga miskin di Lembata secara umum selalu mempunyai banyak anak sedangkan yang hidup mapan memiliki anak terbatas. Untuk itu perlu didiskusikan bersama yang dimotori oleh PLAN Indonesia untuk mencari alternatif pemecahannya. Pemerintah daerah melalui Dinas Dukcapil selalu menghimbau bahwa pelayanan pengurusan Akte Kelahiran dan Pernikahan dengan slogan Cepat, Murah dan Terjangkau. Pertanyaannya, kalau biaya pengurusan akte terlalu mahal justru membuat orang tak akan datang mengurusnya.

Penegasan ini diutarakan Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Watun, SH dalam sambutannya ketika membuka kegiatan Workshop desiminasi hasil assasment layanan pencatatan kelahiran di Kabupaten Lembata, yang berlangsung di Aula Hotel Palm Indah Lewoleba, hari Rabu, 20 Maret 2013. Menurut Wabup, pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan tersebut karena selama ini PLAN Indonesia selalu membantu Pemda Lembata dalam membangun.

Ditambahkan, ketika seorang anak yang hendak mendaftarkan sekolah atau mencari pekerjaan, sangat dibutuhkan adanya akte kelahiran yang wajib dimiliki setiap warga negara.

Oleh karena itu, Wabup meminta agar sebagai aparatur yang bertugas melayani  masyarakat agar tak menyusahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan akte lahir dan sebagainya yang setiap anak harus memiliki dokumen kehidupan. 

Hal kedua menurut Wabup, mayoritas warga di Lembata yang anaknya lahir di negeri Jiran Malaysia, umumnya ketika pulang ke Lembata, pasti tidak memiliki dokumen seperti akte kelahiran. Dan lebih rumitnya lagi, menurut Wabup, ketika mengurus akte dimaksud pun akan jadi masalah karena tempat lahirnya di Malaysia. “Dan inilah kendalanya, karena salah satu persyaratan bagi seorang anak Indonesia yang sangat pintar dan dibiayai pemerintah untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi maka salah satu syaratnya adalah harus lahir di Indonesia dan bukan di luar negeri. Untuk itu, melalui forum seperti ini perlu dipikirkan langkah dan alternatif penyelesaiannya. Bagi Wabub, pada suatu ketika di Lembata akan menemui persoalan karena akan timbul kecemburuan sosial seperti pilih kasih yang membedakan tempat kelahiran antara dalam negeri dan luar negeri”,tegasnya.

Oleh karena itu, ujar wabup, mesti dipikirkan langkah terbaik untuk melayani kebutuhan masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Wabub Mado Watun juga  meminta agar hasil dari kegiatan dimaksud perlu adanya rekomendasi untuk disampaikan kepada Pemda.  Dikatakan, pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di Lembata masih ego sektor, dalam hal selalu melempar tanggung jawab sehingga membingungkan masyarakat dan bahkan menyakitkan.

Senada dengan itu, Program Maganer Partisipasi dan Perlindungan Anak dari Plan Internasional Pusat di Jakarta, Amrullah dalam sambutannya menuturkan, pencatatan kelahiran adalah hal yang sangat penting karena hanya terjadi satu kali dalam hidup dan tak bisa diulang. Untuk itu, lanjutnya, mudah-mudahan pencatatannya tepat dan benar yang tidak menyalahi aturan atau harus sesuai dengan prosedur.

Dikatakan, PLAN Internasional ingin memenuhi hak-hak anak setelah dilahirkan yakni pengakuan akan keberadaannya. Oleh karena itu, ujar Amrullah,  pencatatan kelahiran menjadi catatan dan perhatian dunia, maka tanggal 18 – 19 April mendatang, PLAN Indonesia diundang untuk mensharingkan pengalaman karyanya di Indonesia pada Global Summit (pertemuan dunia) yang akan berlangsung di Bangkok. Utusan dari Pemrintah Indonesia, tambahnya, akan dihadiri juga Menteri Kesehatan RI. Menurut Amrullah, kegiatan Workshop itu akan menyoroti dua aspek penting yakni dari sisi permintaan pencatatan dan penyediaan layanan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi III Simeon Odel, Kadis Dukcapil Drs. Zakarian Paun, semua Camat di Lembata, Plt. Kadis Kesehatan dr. Rahmi Syah, beberapa LSM di Lembata, dan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (Dami Dudeng/Humas)