Pemerintah Daerah di tahun 2013 ini, ingin memfokuskan
diri pada pengembangan sektor pariwisata yang akan berpengaruh pada
sektor-sektor lain termasuk sektor kelautan dan perikanan.
Penegasan ini disampaikan Bupati Lembata Eliaser Yentji
Sunur saat menyerahkan paket bantuan kepada kelompok nelayan, hari Rabu 20
Pebruari 2013.
“Pengembangan sektor ini,
diharapkan dapat memacu laju perkembangan ekonomi masyarakat dengan tersedianya
sarana transportasi yang memadai untuk antar pulau, koneksi antar pulau
terdekat dan terjauh, pembukaan jalur pelayaran yang diharapkan dapat
memudahkan masyarakat untuk menjual hasil daerah termasuk hasil laut ke luar
daerah.”katanya.
Kegiatan yang berlangsung disamping TPI Lewoleba itu
dihadiri pula beberapa pimpinan SKPD dan sejumlah kelompok penerima bantuan.
Bupati Yenjti menambahkan, persoalan besar yang dialami pemerintah daerah saat
ini adalah tidak dikembangkan dan dilestarikannya bantuan yang ada oleh
masyarakat. Ada kapal bantuan yang berlabuh saja sampai rusak karena sasaran
bantuan yang tidak tepat atau memberikan kepada kelompok atau orang yang
sebenarnya tidak pernah melaut.
Dan oleh karena itu, tegas
Bupati Sunur, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat melakukan
fungsi pendampingan secara kontinyu dan terus menerus. Tugas DKP tidak hanya
selesai pada penyerahan bantuan tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat agar ketika
bantuan yang diberikan dan sudah tidak dapat terpakai lagi atau rusak, maka
masyarakat telah mampu memperbaiki atau membelinya sendiri.
“Lambannya perkembangan ekonomi masyarakat tidak hanya
disebabkan oleh faktor-faktor luar misalnya persoalan geografis dan
transportasi tetapi lebih disebabkan oleh sikap mental yang cenderung tidak
sungguh-sungguh melakukan sebuah pekerjaan. Kita begitu bernapsu memiliki
kapal, ada juga yang memaki-maki Kadis DKP kalau tidak mendapat bagian.”tegas
Bupati yang disambut yel-yel dan tepukan tangan para hadirin.
Menurut Bupati, masyarakat kita juga dikenal sebagai
masyarakat petani nelayan yang menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian
tambahan. Oleh karena itu, kepada kelompok-kelompok nelayan penerima bantuan,
Bupati mengharapkan untuk tidak menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian
tambahan tetapi harus memastikan bahwa laut dapat menafkahi kehidupan keluarga.
“Kecenderungan kita untuk bekerja setengah-setengah menjadikan kita tidak
profesional dalam bekerja sehingga akan mengurangi hasil yang didapat.
Alat-alat bantuan yang diterima hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin
agar pada suatu ketika dapat membelinya sendiri. Sedangkan bantuan tersebut
bukan hadiah tetapi sebagai motivasi bagi kelompok nelayan untuk berusaha.”tegas
Bupati mengharapkan.
Kepada Kadis DKP, Bupati meminta agar setiap 3 bulan
selalu melakukan evaluasi pada setiap kelompok nelayan serta dibuatkan surat
pernyataan karena apabila ada kapal bantuan yang parkir saja atau tidak
berprestasi supaya ditarik dan dihibahkan kepada kempok nelayan lain.
Kadis
DKP Lembata, Athanasius Aur Amuntoda, SE, MM dalam laporannya membeberkan bahwa
bantuan tersebut bersumberkan dari APBN berupa PUM Tangkap untuk 10 kelompok
dengan total Rp.100 juta/kelompok, PUM Budidaya untuk 11 kelompok dengan dana
Rp. 65 juta/kelompok dan PUM PH2HP untuk 6 kelompok dengan dana Rp. 50
juta/kelompok. Sementara bantuan dari
APBD I berupa Sarana Penangkapan Ikan untuk 3 kelompok dengan dana Rp. 45
juta/kelompok, Sarana Budidaya 5 kelompok dan Kapal 3 GT untuk 8 kelompok. Sedangkan
bantuan yang bersumberkan dari APBD II berupa Kapal 2 GT untuk 3 kelompok,
Kapal 3 GT untuk 8 kelompok, Rumpon untuk 8 kelompok dan Col Box untuk 6
kelompok. (Dami Dudeng/Humas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar