Deputi I Bidang Pengembangan Sumber Daya, Agus Salim Dasuki dan Deputi III Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Yeultowo J. Marcus dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) bersama rombongan dari Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lembata hari Selasa 21 Mei 2013. Kedatangan rombongan Deputi KPDT tersebut dalam rangka Koordinasi Teknis Pengembangan Sumberdaya Kawasan Terpadu Mandiri sekaligus melakukan survey lokasi di desa Nilanapo Kec. Omesuri dan desa Balurebong kec. Lebatukan. Kedua desa tersebut dalam tahun ini juga mendapatkan suntikan dana dari KPDT senilai Rp. 8.822.630.000 untuk pengembangan kawasan terpadu.
Rombongan Deputi KPDT sejumlah 27 orang termasuk utusan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Darminto, Staf Ahli Bidang Ekonomi Sekretariat Kabinet, Darmadji, utusan Universitas Negeri Malang, Maskuri, Direktur ESDM, Ruminto dan dua Asisten Deputi serta beberapa Kabid dan Kasubid pada KPDT melakukan survey lokasi hari Rabu, 22 Mei 2013 dengan menempuh perjalanan Lewoleba – Balurebong melewati Kecamatan Omesuri selama 5 jam. Kondisi jalan berlumpur, becek dan licin tidaklah mematahkan semangat rombongan Deputi untuk melihat dari dekat calon lokasi yang bakalan untuk pengembangan peternakan, pertanian dan perikanan.
Pada tatap muka rombongan Deputi KPDT dengan seluruh warga desa Nilanapo dan Balurebong, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur mengatakan, dari 144 desa yang ada di Lembata, justru desa Balurebong Kec. Lebatukan dan Nilanapo Kec. Omesuri yang dipilih sebagai desa sasaran pengembangan sumberdaya kawasan terpadu mandiri karena lokasi yang disediakan kedua desa tersebut mencapai 80 ha. Untuk itu, lanjut Bupati Yentji, semua masyarakat kedua desa tersebut harus berbangga dengan penetapan lokasi yang ada, yang pada tahun ini juga KPDT akan membantu sejumlah dana untuk pengembangan kawasan yang telah ditetapkan.
Bupati menambahkan, masyarakat Lembata harus berbangga dengan upaya dari KPDT tersebut karena Kabupaten Lembata adalah salah satu dari enam Kabupaten di Indonesia yang menjadi model bagi Kabupaten lain dan mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat melalui KPDT. Untuk itu, lanjut Bupati Yentji, sangat diharapkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan semua program dari KPDT.
Deputi I KPDT Agus Salim Dasuki dalam sambutannya mengatakan, desa Balurebong dan Nilanapo pada tahun ini juga akan mendapatkan sentuhan Pemerintah Pusat karena wilayahnya akan dilakukan pengembangan kawasan terpadu mandiri. “Mandiri disini berarti akan ada usaha ekonomis yang nantinya akan ada pendidikan dan kesehatan yang bagus dan ditunjang oleh infrastruktur yang memadai seperti jalan masuk desa dan antar kedua desa yang ada. Saya salut dengan Bupati Lembata yang begitu semangat menjadikan kedua desa ini lebih maju dari sebelumnya.”cetusnya.
Tatap muka dengan kedua warga desa tersebut bertempatkan di Dusun Lepan Batan, sebuah dusun terpencil yang jarak tempuhnya bila berjalan kaki ke desa induk Balurebong menyita waktu 2 jam. Ikut mendampingi rombongan Deputi, Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Watun, SH, tiga anggota DPRD dari Fraksi Golkar dan sejumlah pimpinan SKPD Lembata.
Kondisi jalan memasuki dusun Lepan Batan maupun ke desa sekitar sangat memprihatinkan ditambah belum terjamahnya listrik masuk desa, justru mengundang perhatian pihak KPDT untuk mengupayakannya. “Jalan yang rusak parah serta listrik yang belum masuk ke desa ini, akan menjadi prioritas kami untuk membantu demi pengembangan kawasan terpadu di desa ini.”jelas Dasuki yang disambut tepuk tangan warga desa. Dijelaskan, oleh karena wilayah desa Balurebong dan Nilanapo sangat terisolir dengan desa-desa lain, maka akan dibangun PLTS dengan memanfaatkan tenaga matahari.
“Sekalipun dengan menggunakan tenaga matahari, yang penting ada listrik untuk desa ini, supaya masyarakat bisa menonton televisi dan berbagai kebutuhan lain akan energi listrik.”tambah Dasuki.
Lahan seluas 80 ha yang telah ditinjau tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh warga setempat untuk berternak sapi dan perluasan usaha pertanian secara moderen.. Untuk itu, pesan Dasuki, masyarakat diminta untuk tidak mengikat sapi di samping rumah, tetapi harus dikandangkan dan jauh dari permukiman. Sementara itu, tambahnya, kotoran sapi masih dapat dimanfaatkan untuk pembuatan biogas. “Biogas tadi nantinya akan digunakan untuk memasak, dan tidak perlu beli minyak tanah lagi.”katanya.
Deputi I juga mengingatkan bahwa pembangunan pada kedua desa tersebut tidak digeser paradigmanya, tetapi dimulai dengan pemberdayaan masyarakat. “Jadi pembangunan yang melibatkan masyarakat untuk memanfaatkan keunggulan lokal seperti jagung, dengan mengandalkan tenaga masyarakat yang ada sebagai pelaku utama dan bukan mendatangkan tenaga kerja dari luar.
Sementara Deputi III KPDT Yeultowo J. Marcus dalam sambutannya mengakui kualitas tanah milik masyarakat yang tanpa dipupuk serta iklim yang tidak ekstrim, tidak panjang kemarau dan tidak berlebihan hujan, sangat potensial untuk usaha pertanian dan peternakan. “Tugas kami adalah pertama mencermati peruntukan lahan di wilayah ini, dan akan dikembangkan infrastruktur yang bernuansa ketahanan pangan, entah untuk jalan usaha tani, irigasi atau jalan produksi. Dan juga ada bantuan-bantuan untuk memperkuat kelembagaan kelompok, entah dalam rangka pengembangan jagung, dan kita juga membantu dengan tekhnologi pengolahan jagung, mulai dari yang kasar sampai yang halus, lalu pengolahan kelapa seperti tempurung, kulit kelapa, air dan minyak kelapa, dan bisa juga pohon kelapa yang sudah tua dan tidak difungsikan, akan didesain dalam rangka pengembangan kelapa terpadu.”tuturnya
Yeultowo juga berjanji akan membantu pembukaan infrastruktur pedesaan yang bernuansa ketahanan pangan dan mengusahakan dua traktor mini kubota untuk membuka lahan demi pembibitan awal seperti kacang panjang, jagung unggul dan lain-lain. ~ (Dami Dudeng/Pino - Humas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar